Jumat , 18 Juni 2021

Advokasi Kelembagaan Koperasi pada Komunitas Pondok Pesantren yang Memiliki Pra Koperasi

Sebelum mendirikan sebuah koperasi, penting untuk memahami terlebih dahulu maksud dan tujuan pendirian koperasi tersebut. Praktek berkoperasi masih dihadapkan pada kendala dalam penyelenggaraan keorganisasian dan usaha koperasi. Tak sedikit lembaga koperasi yang baru dibentuk ternyata terseok-seok akibat tata pengelolaan yang kurang bagus.

Kendala utama yang dihadapi dalam persoalan yang menyangkut tata kehidupan koperasi adalah ketidak pemahaman secara mendasar terhadap pemahaman nilai, prinsip, dan manajemen koperasi. Hal itu secara langsung berdampak pada keberadaan pertumbuhan dan perkembangan kinerja koperasi yang dijalankan di masyarakat.

Pengenalan perkoperasian yang dilakukan secara optimal kepada khalayak akan memberi stimulan terhadap pemahaman dan minat masyarakat untuk secara sadar bergabung menjadi anggota maupun bersama-sama mendirikan sebuah lembaga koperasi sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Menyadari hal itu, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember menggelar penyuluhan koperasi. Kali ini penyuluhan melibatkan masyarakat pondok pesantren di Jember bertempat  di Aula Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember

“Penyuluhan itu supaya masyarakat tahu cara mendirikan koperasi, mereka yang mau membuat koperasi, tapi belum tahu dari awal apa koperasi itu, nah itu yang kita lakukan,” Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Jember Dedi M. Nurahmadi, Kamis (5/12/2019).

Dedi M. Nurahmadi mengatakan kegiatan penyuluhan penting untuk dilakukan supaya masyarakat pra koperasi tahu cara pasti bagaimana caranya mendirikan koperasi. Dengan memahami cara yang baik, maka dipastikan pendirian koperasi tersebut tidak akan terkendala.

“Mereka kan mau mendirikan koperasi paling tidak mereka harus tahu koperasi itu, apa yang harus lakukan. Kan mereka juga harus membuat AD/ART seperti apa, itu mereka harus lakukan,” kata Dedi M. Nurahmadi.

Kasi Penyuluhan, Advokasi dan Hukum Dinas Koperasi dan UKM Prov. Jatim, Dwijono menjelaskan dalam penyuluhan, setiap peserta diberikan ‘tips’ tentang bagaimana proses tata cara mendirikan koperasi dan proses pengesahan akta pendirian koperasi.

“Agar kelompok pra koperasi bagi komunitas pondok pesantren mempunyai bekal untuk mendirikan koperasi sesuai kepentingan anggota dan peraturan perundang-undangan perkoperasian dan peraturan terkait,” ucap Dwijono.

Menurut Dwijono, kegiatan penyuluhan perkoperasian kepada masyarakat pra koperasi bagi komunitas pondok pesantren di Jember bertujuan untuk meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi agar dapat membentuk koperasi sesuai jati dirinya.

“Sehingga dapat berjalan sesuai anggaran dasar koperasi dan peraturan perundang-undangan koperasi,” jelas dia.

Pemerintah Daerah dalam posisi mendukung kegiatan penyuluhan yang dilakukan, agar mampu mendorong tumbuh kembangnya koperasi di daerah. Bahkan daerah juga rutin mengadakan bimbingan teknis kelembagaan, usaha dan manajemen koperasi.

Kelompok masyarakat yang akan mendirikan koperasi terlebih dahulu mendapatkan penerangan dan penyuluhan agar memperoleh pengertian dan kejelasan mengenai maksud dan tujuan mendirikan koperasi termasuk struktur organisasi manajemen serta kegiatan usaha koperasi.

Potensi koperasi pada saat ini sudah mampu untuk memulai gerakan koperasi yang otonom. Sekiranya dengan semakin majunya perkembangan informasi dan teknologi, dapat memberikan pencerahan baru bagi kemajuan koperasi di daerah-daerah khususnya dan di Indonesia pada umumnya.

Pemberdayaan koperasi tersktuktur dan secara berkala diharapkan akan dapat menyelaraskan struktur perekonomian nasional, mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, dan dapat mengurangi tingkat pengangguran, mengurangi kemiskinan, mendinamisasi sektor riil, dan memperbaiki distribusi pendapatan masyarakat.

Bagikan Ke:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *