Senin , 2 Agustus 2021

HARI PERTAMA MASUK KERJA

HARI PERTAMA MASUK KERJA SETELAH LIBUR PANJANG IDUL FITRI 1436 H

Jember. Indonesia, Hari pertama masuk kerja setelah libur panjang Idul fitri 1436 H pada tanggal 22 Juli 2015 diwarnai silatulrahmi dengan saling berjabat tangan antar pejabat dan staf bertanda saling memaafkan. Memaknai Idul fitri untuk kembali ke fitrah suasana kekeluargaan terpancar didalamnya.

Sebagai Pegawai Negeri Sipil berkewajiban untuk absensi setelah libur panjang sehingga dapat diketahui tinggkat kehadiran PNS. Seperti yang diwanti-wati oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi menegaskan kembali, agar para pegawai negeri sipil (PNS) dan aparatur sipil negara (ASN) pada umumnya di seluruh Indonesia, agar kembali masuk bekerja di instansi masing-masing pada tanggal 22 Juli 2015. Selain itu, Menteri juga mengingatkan agar PNS yang mudik tidak menggunakan kendaraan dinas. Hal itu ditegaskan Menteri untuk mengingatkan kembali seluruh aparatur negara agar mematuhi ketentuan disiplin PNS. Menurutnya, cuti bersama dan libur Idul Fitri sudah cukup, sehingga tidak perlu menambah cuti atau bolos setelah tanggal 21 Juli 2015. “Jangan ada yang nambah liburan setelah Idul Fitri,” ujarnya. Dikatakan, bagi yang ingin mengambil cuti, sejak jauh-jauh hari sebelumnya pemerintah telah menetapkan, bagi PNS yang mengambil cuti agar diambil sebelum Idul Fitri. Itupun setiap instansi harus memperhitungkan jangan sampai ada yang seluruhnya mengambil cuti. Paling banyak 50 persen, sehingga aktivitas di kantor tetap berjalan. Diakui, sanksi terhadap pelanggaran kedua hal di atas, memang tidak masuk kategori pelanggaran berat. Tetapi bukan berarti bahwa hal itu bisa diabaikan begitu saja. “Displin merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembinaan pegawai. Kalau pegawai terbiasa dengan tindakan indisipliner, dikhawatirkan bisa merembet ke hal lain, yang berakibat fatal,” tegas Yuddy. Menteri menegaskan, pelanggaran terhadap ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 53/2010 tentang Disiplin PNS. “Sanksi berdasarkan PP itu mulai dari teguran ringan, peringatan tertulis, hingga sanksi berat berupa pemberhentian,” ujarnya.

Bagikan Ke:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *