Jumat , 5 Maret 2021

LOKAKARYA PENYULUHAN HUKUM dalam rangka pengendalian KSP/USP di kab Jember

Jember. Lembaga pengelola keuangan memiliki peluang keuntungan yang tinggi namun juga tentu memiliki resiko yang tinggi di dalam pengelolaannya. Untuk itu pemahaman terhadap aturan dan hukum adalah hal yang sangat penting. Seorang nasabah yang mempercayakan uangnya untuk di simpan dalam sebuah lembaga keuangan (ms: Bank dan koperasi) tentu akan melihat seberapa bonafit lembaga keuangan tersebut. Demikian juga pihak lembaga keuangan tersebut didalam meminjamkan uang kepada nasabahnya, perlu melihat banyak sisi dari nasabah tersebut apakah memiliki kemampuan didalam pengembalian cicilan tagihan kreditnya.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan, keterbukaan, rasa percaya serta tunduk terhadap aturan/hukum yang berlaku adalah hal penting bagi bagi pengelola usaha Koperasi Simpan Pinjam.

Lokakarya yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi UMKM ini melibatkan akademisi dan penegak hukum untuk share bersama membahas perjanjian dan perikatan hukum pengelolaan KSP/USP. Hadir sebagai pemateri : Bhim Prakoso, SH, MM. Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember dan AKP. Siswanto, SH, Kabag. Hukum Polres Jember yang juga berdiskusi dengan 42 orang pengelola KSP yang diundang.

Menurut Bhim Prakoso : “Fungsi Dinas Koperasi selain sebagai fasilitator dan motivator, juga penguatan hukum pada anggotanya yaitu koperasi-koperasi di seluruh Kabupaten Jember”. Untuk itu Bhim menekankan bahwa Dinas Koperasi harus memiliki lembaga advokasi untuk memudahkan pengawasan dan evaluasi pada koperasi.

Upaya pencegahan dan penaggulangan pelanggaran hukum pada usaha KSP juga disampaikan oleh AKP Siswanto. Menurutnya, PP No. 9 Tahun 1995 dan Permen No. 19, 20 dan 21 adalah acuan yang harus dipahami dan diterapkan sebagai dasar pengelolaan koperasi agar dalam pelaksanaannya tidak melanggar hukum.

Bagikan Ke:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *