Senin , 2 Agustus 2021

Pentingnya Pemahaman Hukum Bagi Pengelola KSP/USP

Jember, Indonesia. Pemahaman tentang hukum sangat diperlukan bagi pengelola usaha Koperasi Simpan Pinjam . Hukum merupakan hal yang sangat mendasar untuk diketahui karena KSP/USP adalah usaha yang memiliki peluang high profit akan tetapi high risk. Oleh sebab itu pengelolaannya harus diimbangi high regulation agar aman dan tidak melanggar peraturan. Hal ini disampaikan oleh Mirfano, Kepala Dinas Koperasi, UMKM pada saat membuka Lokakarya Pembinaan dan Pemberdayaan KSP/USP Kabupaten Jember di Aula Rapat RM. Sumber Nikmat, Kamis (11/4) kemarin.

Lokakarya yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi UMKM ini melibatkan akademisi dan penegak hukum untuk share bersama membahas perjanjian dan perikatan hukum pengelolaan KSP/USP. Hadir sebagai pemateri : Bhim Prakoso, SH, MM. Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember dan AKP. Siswanto, SH, Kabag. Hukum Polres Jember yang juga berdiskusi dengan 35 orang pengelola KSP yang diundang .

Tidak dipungkiri bahwa ekonomi adalah tulang punggung kesejahteraan masyarakat dan teknologi merupakan penopang kemajuan suatu bangsa. Akan tetapi hukum merupakan pranata yang pada akhirnya mengatur agar kemakmuran yang dicapai bisa dinikmati secara merata bagi masyarakat. Hukumlah yang menjamin kesejahteraan bisa dinikmati masyarakat secara merata.

Menurut Bhim Prakoso : “Fungsi Dinas Koperasi selain sebagai fasilitator dan motivator, juga penguatan hukum pada anggotanya yaitu koperasi-koperasi di seluruh Kabupaten Jember”. Untuk itu Bhim menekankan bahwa Dinas Koperasi harus memiliki lembaga advokasi untuk memudahkan pengawasan dan evaluasi pada koperasi.

Upaya pencegahan dan penaggulangan pelanggaran hukum pada usaha KSP juga disampaikan oleh AKP Siswanto. Menurutnya, PP No. 9 Tahun 1995 dan Permen No. 19, 20 dan 21 adalah acuan yang harus dipahami dan diterapkan sebagai dasar pengelolaan koperasi agar dalam pelaksanaannya tidak melanggar hukum.

Kaitan dengan permasalahan hukum, tidak kalah penting hal yang disampaikan oleh Agus Edhi Susanto, pendamping dari Dinas Koperasi, UMKM tentang rawannya resiko aktifitas transfer dana dalam koperasi. Agus Edhi berkata : “Koperasi jangan sampai terjebak melakukan aktifitas di luar kewenangnnya yaitu transfer dana”. Hal ini untuk mengantisipasi adanya praktek pencucian uang (money laundry) yang saat ini marak terjadi dan sangat rawan berkaitan dengan pelanggaran hukum.

Bagikan Ke:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *