Senin , 2 Agustus 2021

SOSIALISASI UU NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PERKOPERASIAN

Jember. Indonesia. Pengembangan dan pemberdayaan koperasi nasional dalam kebijakan pemerintah selayaknya mencerminkan nilai dan prinsip perkoperasian sebagai wadah usaha bersama untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan ekonomi anggotanya. Dengan dasar itulah Menteri Koperasi Dan UKM mendorong percepatan realisasi atau revisi UU Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 menjadi UU Koperasi Nomor 17 Tahun 2012. Sebagai follow up dari kelahiran UU Nomor 17 Tahun 2012 adalah melakukan strategi sosialisasi atas UU Perkoperasian terbaru tersebut. Sosialisasi merupakan prioritas untuk menyebarluaskan informasi  tersebut.Pada tanggal 18 Oktober 2012 Dewan Perwakilan Rakyat melalui Sidang Paripurna menyetujui Rancangan Undang-Undang Perkoperasian Terbaru, tanggal  28 Oktober 2012 disahkan oleh Presiden RI dan tanggal 30 Oktober 2012 disahkan oleh  Menteri Hukum Dan Ham.

Sebagai dinas yang terkait  Dinas Koperasi, UMKM Kabupaten Jember berkewajiban untuk mensosialisasikan perubahan tersebut. Maka  pada tanggal 28 Februari 2014 bertempat di aula Dinas Koperasi, UMKM dengan menghadirkan 25 koperasi se-Kabupaten Jember guna mensosialisasikan perubahan UU Nomor 25 Tahun 1992 menjadi UU Nomor 17 Tahun 2012. Yang dibuka oleh Kepala Bidang Kelembagaan Dan Bina usaha Koperasi, Dra. Hj. Ita Setyawati, Msi mewakili Kepala Dinas Koperasi, UMKM Kabupaten Jember. Dalam pembukaannya Dra. Hj. Ita Setyawati, Msi mengatakan, adanya perubahan UU yang baru tentang perkoperasian maka ada 4 macam/bentuk koperasi yaitu Koperasi Produksi, Koperasi Konsumsi, Koperasi Jasa dan Koperasi Simpan Pinjam. Dalam perubahannya maka diharapkan koperasi juga ada perubahan dalam anggaran dasar yang diberi batasan waktu 3 tahun sejak ditetapkan UU Nomor 17 2012 (30 Oktober 2012) sampai adanya Peraturan Pemerintah (PP) yang menetapkannya. Maka diharapkan koperasi memahami akan perubahan tersebut dan adanya kerjasama antara Dinas Koperasi, UMKM Kabupaten Jember sebagai dinas terkait dengan koperasi se-kabupaten Jember.

Sebagai narasumber menghadirkan Dra. Sartini, MM, dalam paparanya ia mengatakan bahwa kedudukan koperasi dalam UU nomor 17 2012 sebagai Lembaga Institusional (memiliki wadah (beranggota dimana dalam penetapanya memiliki batasan anggota), koperasi memiliki akta notaris, dan pelayanan koperasi yang meliputi pelayanan terhadap anggota dan calon anggota. Dalam koperasi anggota mengharapkan profit atau keuntungan. Cakupan UU Nomor 17 tahun 2012 adalah 17 Bab, 128 Pasal dan 10 Peraturan Pemerintah. Definisi koperasi juga mengalami perubahan, dalam UU Nomor 25 Tahun 1992 Koperasi adalah Badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan. Sedangkan definisi koperasi menurut UU Nomor 17 Tahun 2012, Koperasi adalah  Badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, untuk dengan pemisihan
kekayaan para anggotanya sebagai modal menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Dari sosialisasi tersebut diharapkan masyarakat memahami dan mengerti hasil revisi UU Nomor 25 Tahun 1992 menjadi UU Perkoperasian terbaru Nomor 17 Tahun 2012.  Dengan adanya perubahan tersebut yang mengacu pada landasan dan asas tujuan UUD Tahun 1945 yakni meningkatan kesejahteraan anggota secara khusus dan masyarakat pada umumnya. UU tentang perkoperasian terbaru diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah yang dihadapi koperasi pada masa mendatang.

Bagikan Ke:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *